uberpreneurs.com – Dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas sikapnya terkait penegakan hukum. Berikut ulasan lebih terperinci mengenai sikap dan langkah KPK setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA):
Sikap KPK terhadap Eltinus Omaleng
KPK mengutarakan bahwa Eltinus Omaleng diharapkan memiliki itikad baik dengan secara proaktif menyerahkan diri. Hal ini merupakan respon atas vonis kasasi yang dikeluarkan oleh MA, yang memutuskan hukuman penjara selama dua tahun terhadap Eltinus untuk kasus korupsi dalam proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
Langkah Eksekusi KPK
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan bahwa putusan kasasi dari MA telah memiliki kekuatan hukum tetap dan siap untuk dieksekusi. Jika Eltinus tidak menyerahkan diri, KPK menyatakan bahwa opsi jemput paksa akan menjadi langkah selanjutnya.
Detail Hukuman dari Mahkamah Agung
MA menjatuhkan hukuman kepada Eltinus Omaleng berupa penjara selama dua tahun dengan denda Rp200 juta, atau pengganti dua bulan kurungan. Keputusan ini diambil setelah KPK mengajukan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tipikor PN Makassar yang sebelumnya membebaskan Eltinus.
Konteks Kasus Korupsi
Eltinus Omaleng, dalam kapasitasnya sebagai kontraktor dan Komisaris PT Nemang Kawi Jaya, terlibat dalam proyek pembangunan Gereja Kingmi dengan nilai kontrak yang mencapai Rp126 miliar. Setelah terpilih sebagai Bupati, ia mengalokasikan dana hibah untuk proyek ini. KPK mengidentifikasi kerugian negara sebesar Rp21,6 miliar dari nilai kontrak proyek.
Tanggapan KPK Atas Putusan MA
Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menyampaikan penghargaan atas putusan MA. Saat ini, tim jaksa KPK menanti salinan putusan lengkap guna melanjutkan proses eksekusi. Sebelumnya, KPK menyuarakan keberatan atas vonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama yang tidak menyertakan pertimbangan hukum yang jelas.
KPK menegaskan komitmennya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum oleh Bupati Mimika, menyusul putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh MA. Langkah selanjutnya akan diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku, menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.