uberpreneurs.com – Paramount Global memutuskan membayar $16 juta untuk menyelesaikan gugatan hukum yang diajukan Presiden Donald Trump. Gugatan ini muncul karena tayangan 60 Minutes yang menurut Trump telah mengedit wawancara dengan Kamala Harris secara tidak adil.
Paramount mengumumkan bahwa pembayaran ini tidak akan masuk langsung ke kantong Trump. Dana tersebut akan dialihkan ke proyek perpustakaan presiden milik Trump. Dalam pernyataannya, perusahaan juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak disertai permintaan maaf atau pengakuan salah.
Merger Jadi Latar Belakang yang Menguatkan Dugaan Tekanan Politik
Paramount sedang berupaya menyelesaikan merger dengan Skydance Media. Proses ini membutuhkan persetujuan dari pemerintah karena CBS, anak perusahaan Paramount, memegang banyak lisensi siaran lokal. Posisi Trump dalam pemerintahan bisa mempengaruhi kelancaran merger ini.
Banyak analis menilai Trump memegang kartu kuat untuk menekan Paramount. Meskipun perusahaan membantah keterkaitan antara gugatan dan proses merger, pengamat tetap curiga. Freedom of the Press Foundation menyebut nilai gugatannya tak masuk akal dan menyebutnya sebagai “lebih dari sekadar gugatan lemah.”
Isi Gugatan: Trump Tuding Penyuntingan Sengaja Menguntungkankan Lawan Politik
Trump menggugat setelah melihat perbedaan cuplikan jawaban Kamala Harris yang ditayangkan di dua program CBS. Ia menuduh CBS sengaja menyunting untuk memojokkan dirinya. Nilai gugatannya awalnya mencapai $10 miliar dan kemudian naik menjadi $20 miliar.
CBS menegaskan bahwa penyuntingan dilakukan karena kebutuhan durasi. Setelah menghadapi tekanan, termasuk dari FCC, CBS merilis rekaman lengkap yang membuktikan tidak ada niat manipulasi dalam wawancara tersebut.
Imbas Internal: Resign, Protes, dan Ketegangan di Ruang Redaksi
Setelah berita penyelesaian gugatan ini muncul, beberapa pimpinan CBS News mengundurkan diri. Produser eksekutif 60 Minutes, Bill Owens, dan eksekutif Wendy McMahon termasuk di antara mereka. McMahon menuliskan dalam memo perpisahannya bahwa arah perusahaan tidak lagi sejalan dengan prinsip editorial yang ia pegang.
Scott Pelley, salah satu jurnalis utama CBS, secara terbuka mengkritik pengaruh manajemen terhadap isi redaksi. Ia mengatakan bahwa sejak adanya tekanan merger, banyak hal berubah dan ruang redaksi tidak lagi independen.
Kritik Muncul dari Dalam dan Luar CBS
Banyak jurnalis senior CBS menyebut gugatan Trump sebagai upaya pemerasan politik. Bahkan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengkhawatirkan bahwa pembayaran ini bisa melanggar hukum antisuap. Namun, Paramount tetap melanjutkan kesepakatan dengan menyamakan pola pembayaran seperti yang sebelumnya dilakukan Disney dalam kasus serupa.
Pakar hukum media menyebut tren ini bisa membahayakan prinsip jurnalisme bebas. Jika media besar tunduk terhadap tekanan politik lewat gugatan yang lemah, maka ruang kebebasan pers bisa menyempit.
Gugatan Serupa Sudah Pernah Terjadi
Trump bukan pertama kali menggugat media besar. Sebelumnya, ia juga menuntut ABC News dan The Des Moines Register atas pemberitaan dan hasil survei. Dalam beberapa kasus, penyelesaian terjadi tanpa pengadilan, termasuk dalam kasus dengan ABC yang berakhir dengan pola pembayaran serupa—dialihkan ke proyek non-pribadi.
Skema ini bisa menjadi contoh baru untuk menghindari konflik berkepanjangan tanpa mengakui kesalahan. Tapi, efeknya pada kredibilitas media bisa sangat besar jika publik menilai mereka tunduk pada tekanan.
Penutup: Media, Politik, dan Garis Tipis Antara Kepentingan dan Prinsip
Paramount memilih membayar dan mengakhiri konflik. Tapi publik patut bertanya: apakah ini langkah bisnis atau bentuk penyerahan terhadap tekanan politik? Gugatan yang dianggap tidak kuat oleh para ahli hukum, justru berakhir dengan pembayaran besar dan dampak internal yang nyata.
uberpreneurs.com akan terus memantau perkembangan merger Paramount-Skydance dan bagaimana penyelesaian ini memengaruhi lanskap media, hukum, dan etika pers. Dunia media tidak hanya soal konten, tapi juga soal integritas di tengah tekanan kekuasaan.